TUGAS 3 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tugas 3. Pendidikan Kewarganegaraan

Penguasaan IPTEK Indonesia

Robi Ariadi / 11208100

“Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) lahir sebagai bagian dari visi besar bangsa dan negara Indonesia dalam rangka menciptakan suatu wadah untuk menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka yang dapat memberikan saran, pendapat dan pertimbangan mengenai penugasan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional”, demikian ungkap Ketua AIPI Sangkot Marzuki saat acara Silaturahmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan masyarakat ilmiah di PUSPIPTEK Serpong, Rabu (20/1).

AIPI, menurut Sangkot, berusaha agar lebih efektif dalam memberikan pandangan mengenai peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menghadapi tantangan di tahun 2010. Pemikiran dan pandangan tersebut dituangkan dalam buku Memorandum AIPI-Prospek Indonesia 2030. “Pesan yang akan disampaikan oleh Presiden kepada AIPI tidak hanya akan bergaung di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia, karena AIPI merupakan anggota Inter Academy Council (IAC)”, lanjutnya.

Iptek memiliki peranan penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, baik menyangkut perubahan iklim hingga pelestarian keanekaragaman biologis. “Amerika Serikat (AS) telah mengambil langkah-langkah untuk berinvestasi pada iptek dalam negeri, dan mengambil komitmen pada iptek sebagai kunci kerjasama global sebagai wujud dukungan terhadap usaha pengembangan iptek untuk menangani berbagai tantangan masa depan yang kita hadapi. Selain itu  AS juga membentuk program perwakilan ilmiah (Science Envoys) dan mengirim ilmuwan AS untuk mengunjungi negara-negara di dunia untuk mencari berbagai peluang baru untuk bekerjasama”, ungkap Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron R. Hume.

Senada dengan Hume, Presiden RI ke 3 BJ Habibie turut mendukung adanya kerjasama antar negara untuk mengembangkan iptek. Menurutnya dengan terbatasnya anggaran dan prasarana serta kendala tersedianya peneliti yang dimiliki oleh Indonesia, maka perlu kerjasama dengan mitra luar negeri dalam upaya pengembangan iptek.

Habibie, yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT mengatakan bahwa usaha yang bisa dilakukan dari dalam negeri dalam rangka mengembangkan iptek adalah melalui tiga pola strategi yaitu pendidikan, pelaksanaan riset dan teknologi serta penyediaan lapangan kerja. “Pertama adalah pendidikan yang merupakan syarat mutlak untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang handal. Kedua adalah prasarana lembaga riset dan teknologi milik pemerintah, BUMN dan BUMS perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan melalui pembinaan UMKM dan koperasi”,

Indonesia Belum Memanfaatkan Keunggulannya Untuk Mensejajarkan Hubungan Dengan Jepang

Sejak dibukanya jalur hubungan udara antara Indonesia dan Jepang pada 1963, hubungan antara Indonesia dan Jepang terus mengalami peningkatan, baik dalam hubungan pemerintahan maupun perdagangan. Indonesia merupakan negara mitra yang cukup penting bagi Jepang, sehingga Jepang memberikan perhatian khusus pada perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia. Pada 2007 lalu, pemerintah Jepang berkomitmen memberikan bantuan khusus berupa pinjaman senilai lebih dari 23 milyar yen. Pinjaman ini dimaksudkan untuk mendukung program restorasi dan rehabilitasi pasca bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia serta untuk mendukung upaya perbaikan kebijakan dan sistem pengelolaan bencana yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ekonomi Indonesia -Jepang Pada Agustus tahun lalu, pemerintah Indonesia dan Jepang juga telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ekonomi, EPA (Economic Partnership Agreement), yaitu berupa mekanisme pengaturan tarif dagang yang digagas oleh Perdana Menteri Jepang Koizumi pada 2005. Melalui EPA, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk menurunkan tariff bea masuk atas impor produk dari masing-masing negara. Dimana dalam hal ini Indonesia mengekspor minyak dan gas, udang, karet, rotan dan kayu lapis ke Jepang. Sedangkan Jepang mengekspor mesin-mesin dan suku-cadangnya, serta produkproduk logam ke Indonesia. Penandatanganan EPA merupakan titik balik semakin eratnya hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang, dimana sebelumnya pada masa krisis ekonomi pada 1998, banyak perusahaanperusahaan Jepang yang hengkang dari Indonesia.

EPA bisa juga dijadikan sebagai indikasi sebagai semakin membaiknya prospek hubungan Indonesia-Jepang kedepan. Meski prospek dan antusias kedua belah pihak terhadap EPA cukup besar, namun demikian, masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah R.I. sehubungan dengan kerjasama Kemitraan Indonesia-Jepang tersebut. Seluruh komponen yang terlibat dalam proses ini harus benar-benar bersinergi, sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan. Apalagi menyangkut EPA, kita tidak punya pengalaman, sedangkan Jepang sudah melakukan ini dengan beberapa negara lain sebelumnya, dan mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan dari masing-masing negara tersebut, dan apa yang harus mereka fokuskan. Sebenarnya interest Jepang kepada Indonesia adalah masalah energi, karena hampir 50 % lebih ekspor kita ke Jepang adalah minyak dan gas bumi. Sedangkan sisanya itu sekedar hanya untuk meramaikan saja.

Sedangkan imbalan dari Jepang terhadap kita, Indonesia bisa mengimpor mesin, produk manufaktur dan elektronik. Selain minyak dan gas bumi, Indonesia juga diberikan jatah ekspor pisang, dan tenaga kerja, dan ini yang justru menjadi masalah. Karena pendekatannya justru bukan pada hambatan tariff yang harus dikurangi dari 10 %, kemudian 5 % hingga 0 %, jadi hambatan non tariff ini yang akan menjadi masalah kedepannya. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, bahwa EPA ini harus terus diawasi dan di evaluasi, harus terus menerus dikontrol, tapi siapa yang harus mengontrol ini kan tidak tahu siapa, tidak ada kecuali LSM. Jepang lebih butuh Indonesia Benar bahwa kita dalam posisi yang lemah, dan dikondisikan seolah-olah kita yang membutuhkan, padahal Jepang yang sangat membutuhkan ini, mereka butuh pasokan energi, pasar bagi produkproduknya dan jalur transportasi selat Malaka, jadi banyak sekali yang dibutuhkan oleh Jepang dari Indonesia. Tahun ini peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi Jepang, naik ke urutan ke delapan, tahun lalu kesembilan, Malaysia berada dibawah kita, namun kita masih dibawah Vietnam, Thailand, India, Cina, Brazil dan beberapa negara lainnya. Padahal dulu kita selalu berada di peringkat 1-2 -3, namun setelah terjadinya krisis ekonomi, peringkat kita menurun. Akan tetapi dari segi kebutuhan Jepang tetap membutuhkan kita.

Ini sebenarnya cuma masalah suplai dan demand saja, saya melihat seerat- eratnya hubungan Indonesia dengan Jepang, tidak terlepas dari hubungan suplai and demand, hubungan secara hukum ekonomi saja, yaitu dimana apa yang mereka butuhkan, kita punya. Masalah transfer teknologi dan yang lainnya itu urusan nanti, tidak bisa disatu paketkan dengan itu, makanya kalau kita tidak cermat dalam membuat perjanjian kerjasama dengan pihak manapun termasuk dengan Jepang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain hanya menjual sumberdaya alam kita. Ini yang menjadi masalah, oleh karena itu dalam waktu dekat ini kita akan mengevaluasi kebijakankebijakan pemerintah khususnya terhadap Jepang, dan kebijakan Jepang terhadap Indonesia, serta kerja sama Indonesia Jepang diberbagai departemen. Seperti Departemen Perdagangan, Departemen Ekonomi, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan lainlainnya. Kita akan memberikan opsi-opsi dan pandangan, dimana kelemahanya dan sedapat mungkin menjembatani gap-gap itu serta memberikan input kepada para pengambil kebijakan di negara ini. Karena mungkin saja para pengambil kebijakan ini kurang informasi, atau kurang faham, karena hal ini tidak hanya menyangkut unsur budaya, tetapi juga masalah diplomasi termasuk diplomasi budaya, dan lain-lainnya. Semuanya seharusnya ikut bekerja bersama-sama untuk menunjang kerjasama-kerjasama ini.

Kalau tidak, kita hanya dapat melihat apa yang tertulis di kertas, apa yang bisa kita dapat dan apa yang bisa mereka dapat, sedangkan siapa yang akan mengontrol dan apakah perjanjian ini sudah seimbang, dan masih banyak lagi faktor-faktor diluar perjanjian itu yang harus diprepare, seperti misalnya hambatan non tariff, dimana Jepang akan menerima 1.000 perawat dari Indonesia, apakah semudah itu. Dalam hal pengembangan investasi Jepang di Asia terutama di Indonesia dan ASEAN, ini hal yang rumit. Tidak dengan serta merta mereka langsung masuk ramai-ramai ke sini, itu mimpi bahwa kita akan mendapatkan investor yang lebih banyak dari Jepang. Banyak hal yang harus kita benahi dan kita negosiasikan, mereka pasti menuntut masalah tax, masalah buruh dan regulasi-regulasi baru, berbagai keringanan dan insentif pajak dan sebagainya, memang masalah-masalah itu saja yang selalu jadi penekanan mereka.

Memang sudah ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kita, tetapi sejauh mana hal itu dapat dinegosiasikan dengan pihak Jepang, agar benar-benar bisa menarik para investor Jepang ke Indonesia, karena pada kenyataannya semakin hari investasi Jepang tidak semakin meningkat. Di satu sisi kita tidak bisa mengharapkan bahwa pihak Jepang akan membantu meningkatkan kualitas produksi kita di pasar Jepang, itulah yang selalu kita harapkan sebenarnya. Tetapi bagaimana ini bisa berjalan, artinya tidak akan semudah itu, Jepang mempunyai standard sendiri terhadap kualitas produk yang masuk kesana. Bisa saja mereka mengatakan bahwa kita bisa mengirim sekian ribu ton produk tertentu, tetapi dengan catatan dibawahnya tertulis sesuai standard mereka. Apakah bisa kita memenuhi ketentuan tersebut, jika ternyata tidak bisa, lantas apa yang kita dapatkan dari itu, .

Memang Jepang berjanji untuk membantu meningkatkan kualitas produk kita melalui mekanisme UKM dan sebagainya, tetapi bagaimana itu bisa berjalan, kapan waktu pelaksanaannya, bagaimana targetnya, siapa yang akan memotori dan melakukan evaluasi, dan kalau ini tidak berjalan terus bagaimana , planning selanjutnya apa. Hal-hal ini sangatsangat mengganggu dalam pelaksanaan EPA, karena sedemikian buruk kondisinya. Yang jelas, kalau kita tidak mampu memenuhi kuota gas yang diminta Jepang, maka sikap Jepang terhadap Indonesia sudah pasti akan ditinjau ulang. Apalagi ketentuannya sudah jelas bahwa produksi gas dari Bontang sudah ditentukan alokasi pemanfaatanya,demikian juga batubara. Sedangkan hasil minyak bumi dari Aceh digunakan untuk mensuplai kebutuhan energi Jepang. Indonesia hendaknya memanfaatkan keunggulan yang di miliki Kita belum bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang kita miliki untuk mencapai perjanjian kerjasama secara maksimal. Seperti selat Malaka misalnya, itu adalah keunggulan yang kita miliki tapi belum dimanfaatkan secara maksimal, bayangkan seandainya jalur tersebut kita tutup, kapal-kapal tidak akan bisa lewat , mereka harus berputar lewat mana, itu sebenarnya harus dimanfaatkan secara maksimal.

Itu salah satu asset keunggulan kita, dimana banyak pihak yang ingin masuk kesana dan berupaya di internasionalkan. Kalau itu sampai terjadi, maka kita tidak lagi punya kewenangan untuk melarang atau mengawasi setiap kapal yang lewat disana. Jika ini bisa kita manfatatkan bersama tiga negara yang ada diwilayah itu, akan sangat besar sekali pengaruhnya bagi kita. Potensi-potensi seperti ini tidak pernah di blow up dan dibicarakan oleh kita di forum-forum resmi internasional, kalau kita bisa memanfaatkan, ini sangat luar biasa. Oleh karena itu maka AS tidak segansegan menyumbang 15 kapal patroli, dan Jepang menyumbang 2 kapal patroli kepada Indonesia, disamping itu sesungguhnya banyak pihak yang ingin menurunkan tentaranya disitu, bersyukur kita masih mampu menolak semua itu. Sebab bagaimanapun selat Malaka memiliki potensi yang luar biasa sekali, karena merupakan jalur pelayaran paling ramai di dunia dengan ribuan kapal yang melintas setiap tahunnya. Mengenai kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia, itu merupakan kunjungan bersifat simbolik.

Yang lebih penting adalah seberapa jauh concern Jepang terhadap peringatan 50 tahun hubungan Indonesia-Jepang, misalnya saja jika dibandingkan dengan India yang dua tahun lebih dulu menjalin hubungan kerjasama dalam kerangka EPA dengan Jepang. Seberapa banyak alokasi dana dan lain-lainnya yang dikucurkan untuk memperingati 50 tahun hubungan ini. Atau kah hanya sebatas kunjungan simbolis semata, yang hanya menunjukkan bahwa hubungan Indonesia Jepang baik-baik saja, dan nanti akan terus berjalan dengan lancar, karena biasanya kalau sudah dengan kunjungan kunjungan seperti itu, pasti lebih banyak simbolisnya dari pada langsung pada implementasi.

Sumber Bacaan

http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=343:presiden-ri-penguasaan-iptek-kunci-keunggulan-indonesia-di-abad-21&catid=46:umum

http://tabloiddiplomasi.com/index.php/previous-isuue/53-februari-2008/505-indonesia-belum-memanfaatkan-keunggulannya-untuk-mensejajarkan-hubungan-dengan-jepang.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: