Archive for the ‘Uncategorized’ Category

MEMPROMOSIKAN PRODUK

November 9, 2010

TEMA : Mempromosikan Produk

JUDUL : Bagaimana Cara Mempromosikan Produk Baru

Promosi dalam bisnis merupakan langkah yang paling penting. Tanpa promosi, bisnis kita tidak akan berjalan dengan baik. Promosi berarti memberitahu kepada orang banyak tentang bisnis kita sehingga bisnis yang kita jalani dapat diketahui oleh orang sehingga mereka akan mencoba menggunakannya. Di bawah ini ada beberapa tips untuk mempromosikan produk baru dalam bisnis, yaitu:

 

1. Gunakanlah Kartu Bisnis sebagai alat marketing yang efektif

Keuntungan bagi pengguna kartu bisnis adalah mendapatkan diskon sehingga menjadi daya tarik bagi para pembeli.

2. Pastikan anda terdaftar di direktori bisnis lokal, seperti yellow pages

Dengan demikian bisnis anda akan dapat dihubungi dengan mudah oleh para calon konsumen.

3. Gunakanlah iklan berjalan, seperti iklan pada kendaraan

Iklan pada kendaraan lumayan lebih efektif karena akan dapat memberikan informasi kepada khalayak banyak dengan berlatarbelakang berbeda.

4. Carilah kesempatan untuk melakukan promosi via transportasi umum  yang banyak  menawarkan peluang berikla. Kendaraan umum pun banyak penumpang sehingga baik sekali  jika digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan barang

5. Lakukanlah promosi silang dengan bisnis lainnya

Komentar :

Dalam tips mempromosikan produk yang telah disampaikan diatas, merupakan cara mempromosikan produk-produk yang baru kita keluarkan, namun kitapun dapat memakai tips tersebut untuk mempromosikan produk lama. Sehingga tips tersebut sangatlah berguna untuk dapat kita pelajari, terutama bagi kita yang ingin menekuni dijalur bisnis.

Selain itu tips tersebut dapat kita pakai, dan juga kita gunakan bagi kita yang masih berstatus mahasiswa yang ingin melakukan bisnis sampingan.

Sumber :

http://id.shvoong.com/business-management/marketing/1826127-bagaimana-cara-mempromosikan-produk-baru/

 

 

TIPE-TIPE KONSUMEN

November 9, 2010

TEMA : Tipe – tipe Konsumen

JUDUL : Tipe Konsumen Menurut Ernest Kretschmer

kretschmer menyatakan ada korelasi positif antara bentuk tubuh manusia dengan perilakunya berkaitan dengan ilmu perilaku konsumen.  ia mengkategorikan 3 tipe konsumen sbb:

* Konsumen Tipe Piknis

ciri-ciri fisik: bentuk badan bulat, anggota badan umumnya agak pendek, & berwajah bulat lebar

karakter:

(1) peramah, suka bicara, tenang, & suka humor;

(2) pendiam, baik hati, praktis energetik

cara menghadapi:

(1) perhatikan moodnya, & usahakan berbincang jika mereka menghendaki,

(2) lakukan percakapan yang menarik,

(3) jangan terlibat perdebatan dengan mereka,

(4) tidak terlalu “mengambil hati” dengan apa yang mereka ucapkan,

(5) bagi yang pendiam, sebaiknya beri perhatian ekstra

 

* konsumen tipe leptosom

ciri-ciri fisik: bentuk badan agak kecil & lemah, leher dan anggota badan menunjukan kesan kurus panjang

karakter: (1) angkuh; (2) idealis

cara menghadapi:

(1) hormati mereka seperti seorang raja,

(2) bersikap sabar, hormat, bijaksana, & siap melakukan permintaan mereka

(3) menyapa mereka dengan sikap hormat

 

 

 

* konsumen tipe atletis

ciri-ciri fisik: bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar, pinggul berisi, anggota badan cukup panjang, badan berotot & kekar, berwajah bulat telur atau lonjong

karakter: energik namun berpenampilan kalem, jarang humor, kaku, & tidak lekas percaya

cara menghadapi:

(1) hindari debat kusir,

(2) beri kesan mereka pribadi yang cerdas,

(3) bersabar, tidak terburu-buru,

(4) memberi penjelasan yang sistematis,

(5) hindari sikap mengecewakan mereka, khususnya jika mereka tidak membeli barang

Komentar :

tipe-tipe konsumen yang telah dinyatakan oleh kretschmer seperti diatas, lebih mengarah pada bentuk fisik atau bentuk tubuh pada seseorang, tidak pada ciri – ciri seseorang yang berada sebagai konsumen. Namun bukan berarti cirri tersebut tidak berkaitan dengan ilmu perilaku konsumen, hanya saja cirri tersebut memiliki tipe yang berbeda.

Dan kitapun sangat perlu untuk mempelajari tipe-tipe tersebut, sebab dalam ilmu perilaku konsumen memiliki kaitan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Sumber :

http://rikanovyanti.wordpress.com/2010/02/25/tipe-konsumen-menurut-ernest-kretschmer/

 

 

PEMBUATAN KEPUTUSAN KONSUMEN

November 9, 2010

TEMA : PEMBUATAN KEPUTUSAN KONSUMEN

JUDUL : FAKTOR PEMBUATAN KEPUTUSAN

A. MODEL KEPUTUSAN PEMBELIAN

Perilaku konsumen yang teramati dari perilaku pembelian konsumen merupakan salah satu tahap dari proses pembuatan/pengambilan keputusan konsumen (Consumenr Decision Making). Proses pengambilan keputusan konsumen meliputi serangkaian kegitan mulai dari identifikasi kebutuhan,

pencarian alternatif, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi perilaku purna beli

B. PENGENALAN KEBUTUHAN

Proses membeli diawali dengan adanya kebutuhan. Kebutuhan timbul karena adanya perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan adalah kekuatan salah satu bagian dari otak untuk mengatur dan mangarahkan perilaku, akal dan tubuh agar dapat mempertahankan keadaan terbaik organisme itu (Neal dan Daniel, 1982 : 131). Pengenalan kebutuhan pada hakikatnya tergantung pada banyaknya ketidaksesuain antara keadaa actual dengan keadaan yang diinginkan. Jka ketidaksesuaian melebihi tingkat atau ambang tertentu kebutuhanpun akan dikenali. Misalnya seorang yang lapar (keadaan actual) dia ingin menghilangkan perasaan itu (keadaan yang diinginkan) akan mengalami pengenalan kebutuhan jika ketidaksesuaian diantaranya cukup besar.

Kebutuhan manusia dibagi dua yaitu: (1) Kebutuhan yang berasal dari tegangan sistem yang bersifat fisiologis seperti lapar, haus, sex; (2) Kebutuhan yang berdasarkan tegangan sistem yang terdapat dalam kondisi subyektif kejiwaan seseorang (kebutuhan psikologis) yang berkaitan dengan kebutuhan psikogenik (Bayton, 1982 : 137).

Kebutuhan psikogenik dibagi tiga yaitu: (1) Kebutuhan kasih sayang yaitu mempertahankan bentuk hubungan hangat dan harmonis serta memuaskan secara emosional; (2) Kebutuhan peningkatan diri yang berkaitan dengan

prestise pengakuan, kepuasan mempengaruhi orang lain; (3) Kebutuhan perlindungan yaitu melindungi pribadi dari ancaman fisik dan psikologis, mencegah kehilangan muka, hilangnya prestise, aman dari kecemasan (Bayton, 1982 : 137). Hasil pengenalan kebutuhan akan mendorong organisme berperilaku lebih jauh untuk pemecahan masalah jika kebutuhan yang dikenali cukup penting dan pemecahan kebutuhan tersebut dalam batas kemampuannya (Engel dan Miniard).

C. PENCARIAN INFORMASI

Setelah konsumen menyadari adanya masalah kebutuhan dan kebutuhan tersebut dirasa sangat mendesak untuk dipenuhi maka konsumen akan mencari alternatif dari berbagai pemuas kebutuhan yang potensial. Konsumen tidak membeli suatu produk jika produk tersebut tidak memuaskan kebutuhannya, sehingga konsekuensinya pencarian yang didasari dengan tujuan untuk menemukan tentang produk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam pencarian informasi konsumen dapat memperoleh dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal berkaitan dengan adanya pengalaman yang berhubungan dengan situasi pembelian. Sumber eksternal berkaitan dengan adanya berbagai informasi yang diperoleh mengenai manfaat dan biaya.

KOMENTAR :

Pembuatan keputusan dalam pembelian konsumen memang sangat dipengaruhi oleh ketiga hal diatas, dan ketiga hal tersebut memiliki kaitan yang sangat erat. Karena di tunjukan dengan saling mempengaruhinya hal tersebut yaitu keputusan pembelian, pengenalan kebutuhan, dan pencarian informasi. Konsumen seperti kitapun dalam kehidupan sehari-hari dapat memakai factor diatas dalam pembuatan pengambilan keputusan.

Sumber : pembuatan keputusan http://ab-fisip-upnyk.com/files/Perilaku_konsumen_Bab_2.pdf

 

 

PEMBELAJARAN KONSUMEN

November 9, 2010

TEMA : PEMBELAJARAN KONSUMEN

JUDUL : PEMBELAJARAN KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

Konsumen belajar dari pengalaman masa lalu, dan perilaku masa depan mereka.

Ada dua sekolah yang mempunyai pikiran didalam pemahaman proses konsumen belajar: perilaku dan teori.

Keadaan Klasikal

Mcsweeney dan Bierley mengutip empat kondisi-kondisi:

  1. Harus tidak ada stimuli lain yang bisa menaungi stimulus yang tidak dikondisikan.
  2. Stimuli yang tidak dikondisikan sebaiknya tidak perlu mempunyai asosiasi sebelumnya untuk kategori produk atau merek lain.
  3. Stimulus yang tidak dikondisikan sebaiknya tidak dikenal secara umum dan harus diperkenalkan sendiri.
  4. Pengaruh keadaan klasik menjadi lebih efektif ketika stimulus yang dikondisikan baru.

Aplikasi Strategis dari Pengaruh Keadaan Klasik

Ukuran daya ingat masih digunakan didalam iklan yang mengevaluasi untuk menentukan apakah asosiasi merek dasar telah dibentuk.

Pemasang iklan masih mengenali pentingnya prinsip dari pengaruh keadaan klasik dan usaha untuk hubungan produk dengan lambang dan gambaran yang positif.

Kondisi Instrumental
Kondisi instrumental juga memerlukan pengembangan suatu mata rantai antara suatu stimulus dan suatu tanggapan.

•         Penguatan

Penguatan berlanjut sebagai hasil pemakaian produk yang meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen akan membeli merek yang sama.

•         Extinction dan Forgetting

Pemunahan memimpin ke arah suatu penurunan kemungkinan secara cepat pada konsumen untuk membeli kembali merek yang sama.

Pemasar dapat mencegah melupakan dengan pengulangan.

•         Aplikasi Instrumental Yang Berpengaruh Pada Pemasaran

Pengaruh keadaan sebagai instrumental adalah penting didalam pemasaran sebab teori berfokus pada penguatan.

Pembelajaran Kognitif
Psikologi kognitif melihat belajar sebagai proses pemecahan masalah bukannya proses pengembangan koneksi antara stimulus dan tanggapan

•         Teori Belajar Kognitif

Dengan kata lain, teori kognitif menekankan proses berpikir yang dilibatkan didalam proses pembelajaran konsumen.

•         Pembelajaran Vicarious

Suatu jenis pembelajaran teori yang mempunyai aplikasi pemasaran penting yaitu pembelajaran vicarious.

•         Aplikasi Pemasaran Teori Pembelajaran Kognitif

Andreasen dan Durkson mengenali tiga tugas pembelajaran didalam suatu lingkungan pasar baru: (1) identifikasi merek, (2) evaluasi merek, dan (3) penetapan pola tingkah laku reguler berkenaan dengan merek yang dievaluasi.

 

Komentar :

dari pembelajaran konsumen di atas bahwa, konsumen belajar untuk pengambilan keputusan dalam pembelian  berdasarkan pengalaman masa lalu, dan perilaku masa depan mereka. Namun itu saja tidak cukup, dalam pembelajarannya konsumen juga melihat dengan sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Dan konsumenpun melihat barang-barang merk lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti yang telah dikatakan oleh  Mcsweeney dan Bierley.

Selain itu, dalam pembelian produk konsumenpun melihat tayangan iklan pada suatu produk tersebut. Sehingga tayangan iklanpun dapat mempengaruhi konsumen dalam penganbilan keputusan pembelian.

Sumber :

http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&biw=1280&bih=576&q=BAB+4+PEMBELAJARAN+KONSUMEN%2C+KEBIASAAN+DAN+KESETIAAN+PADA+MERK&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a3d98f0efbda9c1b

Tugas 4 Pendidikan Kewarganegaraan

May 13, 2010

Tugas 4. Pendidikan Kewarganegaraan

Apakah kita Sudah Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan Negara Kita

Robi Ariadi / 1128100

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, semakin besar pula tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini, terutama dalam masalah ketahanan nasional yang semakin hari ditinggalkan oleh  anak-anak muda yang akan menjadi sebagai penerus bangsa ini, terutama dalam hal kebudayaan, Padahal bangsa Indonesia ini dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki kaya akan kebudayaan Sehingga memberikan tantangan terhadap bangsa ini untuk dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Sebagai anak muda yang peduli terhadap keadaan ketahanan nasional, teriutama dalam hal kebudayaan yang sudah semakin ditinggalkan oleh kaum muda bangsa ini, yang kebanyakan dari mereka lebih mengikuti kebudayaan dari bangsa barat yang kurang patut diikuti oleh anak muda bangsa ini. Memang sulit bagi mereka untuk meninggalkan kebudayaan bangsa barat yang sudah sering mereka ikuti. Terutama oleh anak muda yang bertempat tinggal di kota-kota besar seperti kota metropolitan. Namun masalah ini bukanlah halangan bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia ini. Dalam diri kaum muda, pastinya banyak memiliki ide-ide kreatif untuk dapat melestarikan kebudayaan dengan cara yang lebih menarik dan dapat membuat seseorang merasa terpancing untuk dapat mengikuti dan menjaga kebudayaan bangsa ini.

Memang tidak mudah bagi anak muda untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan negaranya, karena kebanyakan dari mereka merasa malu dan merasa ketinggalan jaman. Karena oleh sudah semakin pesatnya kemajuan teknonologi. Namun saya yakin apabila kita mau mencoba dan mengajak oaring-orang yang ada di sekitar kita untuk lebih mempertahankan kebudayaan kita. Maka kebudayaan asingpun yang ada akan ditinggalkan oleh anak muda bangsa ini. Dan Negara kita akan menjadi Negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat. Dan kebudayaan Negara kitapun akan lebih dikenal olaeh bangsa-bangsa di dunia. Dan tidak dengan cara itu saja, dengan kemajuan teknologi juga dapat kita manfaatkan dengan memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Negara kita di internet. Saya pikir cara ini adalah salah satu yang efektif. Karena sebagian orang di jaman seperti sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menggunakan computer. Apalagi dengan semakin banyaknya warnet yang akan lebih mudah lagi bagi siapapun untuk mengaksesnya.

TUGAS 3 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

April 12, 2010

Tugas 3. Pendidikan Kewarganegaraan

Penguasaan IPTEK Indonesia

Robi Ariadi / 11208100

“Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) lahir sebagai bagian dari visi besar bangsa dan negara Indonesia dalam rangka menciptakan suatu wadah untuk menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka yang dapat memberikan saran, pendapat dan pertimbangan mengenai penugasan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional”, demikian ungkap Ketua AIPI Sangkot Marzuki saat acara Silaturahmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan masyarakat ilmiah di PUSPIPTEK Serpong, Rabu (20/1).

AIPI, menurut Sangkot, berusaha agar lebih efektif dalam memberikan pandangan mengenai peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menghadapi tantangan di tahun 2010. Pemikiran dan pandangan tersebut dituangkan dalam buku Memorandum AIPI-Prospek Indonesia 2030. “Pesan yang akan disampaikan oleh Presiden kepada AIPI tidak hanya akan bergaung di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia, karena AIPI merupakan anggota Inter Academy Council (IAC)”, lanjutnya.

Iptek memiliki peranan penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, baik menyangkut perubahan iklim hingga pelestarian keanekaragaman biologis. “Amerika Serikat (AS) telah mengambil langkah-langkah untuk berinvestasi pada iptek dalam negeri, dan mengambil komitmen pada iptek sebagai kunci kerjasama global sebagai wujud dukungan terhadap usaha pengembangan iptek untuk menangani berbagai tantangan masa depan yang kita hadapi. Selain itu  AS juga membentuk program perwakilan ilmiah (Science Envoys) dan mengirim ilmuwan AS untuk mengunjungi negara-negara di dunia untuk mencari berbagai peluang baru untuk bekerjasama”, ungkap Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron R. Hume.

Senada dengan Hume, Presiden RI ke 3 BJ Habibie turut mendukung adanya kerjasama antar negara untuk mengembangkan iptek. Menurutnya dengan terbatasnya anggaran dan prasarana serta kendala tersedianya peneliti yang dimiliki oleh Indonesia, maka perlu kerjasama dengan mitra luar negeri dalam upaya pengembangan iptek.

Habibie, yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT mengatakan bahwa usaha yang bisa dilakukan dari dalam negeri dalam rangka mengembangkan iptek adalah melalui tiga pola strategi yaitu pendidikan, pelaksanaan riset dan teknologi serta penyediaan lapangan kerja. “Pertama adalah pendidikan yang merupakan syarat mutlak untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang handal. Kedua adalah prasarana lembaga riset dan teknologi milik pemerintah, BUMN dan BUMS perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan melalui pembinaan UMKM dan koperasi”,

Indonesia Belum Memanfaatkan Keunggulannya Untuk Mensejajarkan Hubungan Dengan Jepang

Sejak dibukanya jalur hubungan udara antara Indonesia dan Jepang pada 1963, hubungan antara Indonesia dan Jepang terus mengalami peningkatan, baik dalam hubungan pemerintahan maupun perdagangan. Indonesia merupakan negara mitra yang cukup penting bagi Jepang, sehingga Jepang memberikan perhatian khusus pada perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia. Pada 2007 lalu, pemerintah Jepang berkomitmen memberikan bantuan khusus berupa pinjaman senilai lebih dari 23 milyar yen. Pinjaman ini dimaksudkan untuk mendukung program restorasi dan rehabilitasi pasca bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia serta untuk mendukung upaya perbaikan kebijakan dan sistem pengelolaan bencana yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ekonomi Indonesia -Jepang Pada Agustus tahun lalu, pemerintah Indonesia dan Jepang juga telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ekonomi, EPA (Economic Partnership Agreement), yaitu berupa mekanisme pengaturan tarif dagang yang digagas oleh Perdana Menteri Jepang Koizumi pada 2005. Melalui EPA, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk menurunkan tariff bea masuk atas impor produk dari masing-masing negara. Dimana dalam hal ini Indonesia mengekspor minyak dan gas, udang, karet, rotan dan kayu lapis ke Jepang. Sedangkan Jepang mengekspor mesin-mesin dan suku-cadangnya, serta produkproduk logam ke Indonesia. Penandatanganan EPA merupakan titik balik semakin eratnya hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang, dimana sebelumnya pada masa krisis ekonomi pada 1998, banyak perusahaanperusahaan Jepang yang hengkang dari Indonesia.

EPA bisa juga dijadikan sebagai indikasi sebagai semakin membaiknya prospek hubungan Indonesia-Jepang kedepan. Meski prospek dan antusias kedua belah pihak terhadap EPA cukup besar, namun demikian, masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah R.I. sehubungan dengan kerjasama Kemitraan Indonesia-Jepang tersebut. Seluruh komponen yang terlibat dalam proses ini harus benar-benar bersinergi, sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan. Apalagi menyangkut EPA, kita tidak punya pengalaman, sedangkan Jepang sudah melakukan ini dengan beberapa negara lain sebelumnya, dan mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan dari masing-masing negara tersebut, dan apa yang harus mereka fokuskan. Sebenarnya interest Jepang kepada Indonesia adalah masalah energi, karena hampir 50 % lebih ekspor kita ke Jepang adalah minyak dan gas bumi. Sedangkan sisanya itu sekedar hanya untuk meramaikan saja.

Sedangkan imbalan dari Jepang terhadap kita, Indonesia bisa mengimpor mesin, produk manufaktur dan elektronik. Selain minyak dan gas bumi, Indonesia juga diberikan jatah ekspor pisang, dan tenaga kerja, dan ini yang justru menjadi masalah. Karena pendekatannya justru bukan pada hambatan tariff yang harus dikurangi dari 10 %, kemudian 5 % hingga 0 %, jadi hambatan non tariff ini yang akan menjadi masalah kedepannya. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, bahwa EPA ini harus terus diawasi dan di evaluasi, harus terus menerus dikontrol, tapi siapa yang harus mengontrol ini kan tidak tahu siapa, tidak ada kecuali LSM. Jepang lebih butuh Indonesia Benar bahwa kita dalam posisi yang lemah, dan dikondisikan seolah-olah kita yang membutuhkan, padahal Jepang yang sangat membutuhkan ini, mereka butuh pasokan energi, pasar bagi produkproduknya dan jalur transportasi selat Malaka, jadi banyak sekali yang dibutuhkan oleh Jepang dari Indonesia. Tahun ini peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi Jepang, naik ke urutan ke delapan, tahun lalu kesembilan, Malaysia berada dibawah kita, namun kita masih dibawah Vietnam, Thailand, India, Cina, Brazil dan beberapa negara lainnya. Padahal dulu kita selalu berada di peringkat 1-2 -3, namun setelah terjadinya krisis ekonomi, peringkat kita menurun. Akan tetapi dari segi kebutuhan Jepang tetap membutuhkan kita.

Ini sebenarnya cuma masalah suplai dan demand saja, saya melihat seerat- eratnya hubungan Indonesia dengan Jepang, tidak terlepas dari hubungan suplai and demand, hubungan secara hukum ekonomi saja, yaitu dimana apa yang mereka butuhkan, kita punya. Masalah transfer teknologi dan yang lainnya itu urusan nanti, tidak bisa disatu paketkan dengan itu, makanya kalau kita tidak cermat dalam membuat perjanjian kerjasama dengan pihak manapun termasuk dengan Jepang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain hanya menjual sumberdaya alam kita. Ini yang menjadi masalah, oleh karena itu dalam waktu dekat ini kita akan mengevaluasi kebijakankebijakan pemerintah khususnya terhadap Jepang, dan kebijakan Jepang terhadap Indonesia, serta kerja sama Indonesia Jepang diberbagai departemen. Seperti Departemen Perdagangan, Departemen Ekonomi, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan lainlainnya. Kita akan memberikan opsi-opsi dan pandangan, dimana kelemahanya dan sedapat mungkin menjembatani gap-gap itu serta memberikan input kepada para pengambil kebijakan di negara ini. Karena mungkin saja para pengambil kebijakan ini kurang informasi, atau kurang faham, karena hal ini tidak hanya menyangkut unsur budaya, tetapi juga masalah diplomasi termasuk diplomasi budaya, dan lain-lainnya. Semuanya seharusnya ikut bekerja bersama-sama untuk menunjang kerjasama-kerjasama ini.

Kalau tidak, kita hanya dapat melihat apa yang tertulis di kertas, apa yang bisa kita dapat dan apa yang bisa mereka dapat, sedangkan siapa yang akan mengontrol dan apakah perjanjian ini sudah seimbang, dan masih banyak lagi faktor-faktor diluar perjanjian itu yang harus diprepare, seperti misalnya hambatan non tariff, dimana Jepang akan menerima 1.000 perawat dari Indonesia, apakah semudah itu. Dalam hal pengembangan investasi Jepang di Asia terutama di Indonesia dan ASEAN, ini hal yang rumit. Tidak dengan serta merta mereka langsung masuk ramai-ramai ke sini, itu mimpi bahwa kita akan mendapatkan investor yang lebih banyak dari Jepang. Banyak hal yang harus kita benahi dan kita negosiasikan, mereka pasti menuntut masalah tax, masalah buruh dan regulasi-regulasi baru, berbagai keringanan dan insentif pajak dan sebagainya, memang masalah-masalah itu saja yang selalu jadi penekanan mereka.

Memang sudah ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kita, tetapi sejauh mana hal itu dapat dinegosiasikan dengan pihak Jepang, agar benar-benar bisa menarik para investor Jepang ke Indonesia, karena pada kenyataannya semakin hari investasi Jepang tidak semakin meningkat. Di satu sisi kita tidak bisa mengharapkan bahwa pihak Jepang akan membantu meningkatkan kualitas produksi kita di pasar Jepang, itulah yang selalu kita harapkan sebenarnya. Tetapi bagaimana ini bisa berjalan, artinya tidak akan semudah itu, Jepang mempunyai standard sendiri terhadap kualitas produk yang masuk kesana. Bisa saja mereka mengatakan bahwa kita bisa mengirim sekian ribu ton produk tertentu, tetapi dengan catatan dibawahnya tertulis sesuai standard mereka. Apakah bisa kita memenuhi ketentuan tersebut, jika ternyata tidak bisa, lantas apa yang kita dapatkan dari itu, .

Memang Jepang berjanji untuk membantu meningkatkan kualitas produk kita melalui mekanisme UKM dan sebagainya, tetapi bagaimana itu bisa berjalan, kapan waktu pelaksanaannya, bagaimana targetnya, siapa yang akan memotori dan melakukan evaluasi, dan kalau ini tidak berjalan terus bagaimana , planning selanjutnya apa. Hal-hal ini sangatsangat mengganggu dalam pelaksanaan EPA, karena sedemikian buruk kondisinya. Yang jelas, kalau kita tidak mampu memenuhi kuota gas yang diminta Jepang, maka sikap Jepang terhadap Indonesia sudah pasti akan ditinjau ulang. Apalagi ketentuannya sudah jelas bahwa produksi gas dari Bontang sudah ditentukan alokasi pemanfaatanya,demikian juga batubara. Sedangkan hasil minyak bumi dari Aceh digunakan untuk mensuplai kebutuhan energi Jepang. Indonesia hendaknya memanfaatkan keunggulan yang di miliki Kita belum bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang kita miliki untuk mencapai perjanjian kerjasama secara maksimal. Seperti selat Malaka misalnya, itu adalah keunggulan yang kita miliki tapi belum dimanfaatkan secara maksimal, bayangkan seandainya jalur tersebut kita tutup, kapal-kapal tidak akan bisa lewat , mereka harus berputar lewat mana, itu sebenarnya harus dimanfaatkan secara maksimal.

Itu salah satu asset keunggulan kita, dimana banyak pihak yang ingin masuk kesana dan berupaya di internasionalkan. Kalau itu sampai terjadi, maka kita tidak lagi punya kewenangan untuk melarang atau mengawasi setiap kapal yang lewat disana. Jika ini bisa kita manfatatkan bersama tiga negara yang ada diwilayah itu, akan sangat besar sekali pengaruhnya bagi kita. Potensi-potensi seperti ini tidak pernah di blow up dan dibicarakan oleh kita di forum-forum resmi internasional, kalau kita bisa memanfaatkan, ini sangat luar biasa. Oleh karena itu maka AS tidak segansegan menyumbang 15 kapal patroli, dan Jepang menyumbang 2 kapal patroli kepada Indonesia, disamping itu sesungguhnya banyak pihak yang ingin menurunkan tentaranya disitu, bersyukur kita masih mampu menolak semua itu. Sebab bagaimanapun selat Malaka memiliki potensi yang luar biasa sekali, karena merupakan jalur pelayaran paling ramai di dunia dengan ribuan kapal yang melintas setiap tahunnya. Mengenai kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia, itu merupakan kunjungan bersifat simbolik.

Yang lebih penting adalah seberapa jauh concern Jepang terhadap peringatan 50 tahun hubungan Indonesia-Jepang, misalnya saja jika dibandingkan dengan India yang dua tahun lebih dulu menjalin hubungan kerjasama dalam kerangka EPA dengan Jepang. Seberapa banyak alokasi dana dan lain-lainnya yang dikucurkan untuk memperingati 50 tahun hubungan ini. Atau kah hanya sebatas kunjungan simbolis semata, yang hanya menunjukkan bahwa hubungan Indonesia Jepang baik-baik saja, dan nanti akan terus berjalan dengan lancar, karena biasanya kalau sudah dengan kunjungan kunjungan seperti itu, pasti lebih banyak simbolisnya dari pada langsung pada implementasi.

Sumber Bacaan

http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=343:presiden-ri-penguasaan-iptek-kunci-keunggulan-indonesia-di-abad-21&catid=46:umum

http://tabloiddiplomasi.com/index.php/previous-isuue/53-februari-2008/505-indonesia-belum-memanfaatkan-keunggulannya-untuk-mensejajarkan-hubungan-dengan-jepang.html

TUGAS 2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

April 12, 2010

Tugas 2. Pendidikan Kewarganegaraan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Robi Ariadi / 11208100

Majelis Umum

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Konsepsi HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam pasal-pasal konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi moderen. Setidaknya, dari 120an konstitusi di dunia, ada lebih dari 80 persen diantaranya yang telah memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, utamanya pasal-pasal dalam DUHAM. Perkembangan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian dari komunitas internasional, utamanya melalui organ Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak dideklarasikannya sejumlah hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM 1948 (Universal Declaration of Human Rights), yang kemudian diikuti oleh sejumlah kovenan maupun konvensi internasional tentang hak asasi manusia, maka secara bertahap diadopsi oleh negara-negara sebagai bentuk pengakuan rezim normatif internasional yang dikonstruksi untuk menata hubungan internasional.

Meskipun demikian, dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif, karena sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia

Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Bab XIA (Hak Asasi Manusia)                                Di Luar Bab XIA

Pasal                                       Tentang          Pasal                       Tentang

28A dan 28I ayat (1) Hak untuk hidup 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
28D ayat 1 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum 29 ayat (2) Hak untuk beragama dan berkepercayaan
28D ayat (3) Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan
28D ayat (4) dan 28E ayat (1) Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah
28E ayat (1) dan 28I ayat Kebebasan beragama
(1)
28E ayat (2) dan 28I ayat (1) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
28E ayat (3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
28F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman
28G ayat (2) dan 28I ayat (1) Bebas dari penyiksaan
28G ayat (2) Hak memperoleh suaka politik
28I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak
28I ayat (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
28I ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
28I ayat (2) Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif
28B ayat (1) Hak untuk memiliki keturunan 18B ayat (2) Pengakuan hukum dan hak adat tradisional
28B ayat (2) Hak anak 27 ayat (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
28C ayat (1) Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan 31 Hak atas pendidikan
28C ayat (2) Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif 32 ayat (1) kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
28D ayat (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 33 ayat (3) Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat
28E ayat (1) Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran 34 ayat (1) Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak
28E ayat (1) Hak untuk memilih pekerjaan 34 ayat (2) Hak atas        jaminan sosial
28H ayat (1) Hak hidup sejahtera 34 ayat (3) Hak atas pelayanan  kesehatan
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
28H ayat (1) Hak atas pelayanan kesehatan
28H ayat (2) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
28H ayat (3) Hak atas jaminan sosial
28H ayat (4) Perlindungan hak milik
28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

Dengan pasal-pasal hak asasi manusia yang diperlihatkan di atas, maka terpetakan bahwa: (i) Pasal-pasalnya menyebar, tidak hanya di dalam Bab XIA tentang Hak Asasi Manusia. Sejumlah pasal tentang hak asasi manusia terlihat pula di luar Bab XIA (terdapat 8 substansi hak); (ii) UUD 1945 pasca amandemen telah mengadopsi jauh lebih banyak dan lengkap dibandingkan sebelumnya, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; (iii) Banyak sekali ditemukan kesamaan substantif sejumlah pasal-pasal hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar Bab XIA, sehingga secara konseptual tumpang tindih, repetitif dan tidak ramping pengaturannya. Misalnya, hak untuk beragama maupun berkepercayaan diatur dalam tiga pasal, yakni pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29.

Sumber Bacaan

http://yancearizona.wordpress.com/2007/11/30/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/

http://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf

TUGAS KEWARGANEGARAAN

March 9, 2010

Tugas 1 Pendidikan Kewarganegaraan

Definisi Bangsa, Negara, Warga Negara, dan Penduduk

Robi AriadI / 11208100

Bangsa

  • Ada 4 pakar berpendapat mengenai pengertian Bangsa:
    . Ernest renan (prancis) bangsa terbentuk karena adanya keinginan hidup bersama
  • . Otto bauer (jerman) bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.
  • . F ratzel (jerman) bangsa terbentuk karena adanya hastrat bersatu
  • . Hans kohn (jerman) bangsa adalah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak dapat dirumuskan secara pasti.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bangsa adalah bentuk dari keinginan manusia untuk dapat hidup bersama dengan persamaan karakter karena adanya persamaan nasib dalam sejarah.

Negara

  • Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli :
    Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
  • Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
  • Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Dari definisi dari beberapa ahli kita dapat menyimpulkan bahwa Negara adalah sekelompok orang atau organisasi yang berada dalam wewenang pemerintahan atas nama masyarakat.

Penduduk

Pengertian Penduduk

  • Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu

wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling

berinteraksi satu sama lain secara terus menerus / kontinu.

  • Dalamsosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati

wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah

bisa didefinisikan menjadi dua:

• Orang yang tinggal di daerah tersebut

• Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal

di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di

daerah lain.

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah

penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal

  • Penduduk merupakan sekelompok orang atau individu yang tinggal di kota maupun yang di desa dalam suatu negara. Dan dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu.

Dari sejumlah pengertian penduduk diatas dapat disimpulkan penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu daerah tertentu dalam suatu Negara. Kelompok atau orang tersebut dapat warga Negara asing maupun warga Negara Indonesia.

Warga Negara

  1. Warga Negara secara umum : Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya
  2. Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara
  3. Bangsa Indonesia asli adalah Orang-orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang ; (Lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya)
  4. Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganeggaraan ) yaitu:
  • Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemeirntah RI dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI.
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI .
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA.
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA.
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mepunya kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberiikan kewarganegaraan pada anak tersebut.
  • Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI, dan jika ayahnya WNA maka harusdisertai pengakuan dari ayahnya.
  • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
  • Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelass status kewarganegaraan ayah ibunya.
  1. Bangsa lain Menurut Penjelasan UUD 1945 adalah Peranakan Belanda, Cina, Arab, dll. Yang menetap di wilayah RI dimana mereka mengakui Indonesia sebagai Tanah Air-nya, dan bersikap setia kepada NKRI

Warga Negara memiliki pengertian yang cukup banyak dari penjelasan diatas, sehingga kita dapat menyimpulkan sendiri tentang apa arti warga Negara. Dan menurut saya warga Negara adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu Negara dengan menempati daerah tertentu dengan memiliki izin dari pemerintah Negara yang kita tempati.

Dasar Hukum

  • Di Negara Indonesaia di atur dalam:
  • UUD 1945 pasal 26
  • UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI + Peraturan Pelaksananya

Cara Memperoleh Kewarganegaraan

1. Asas Kelahiran

a. Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dll

b. Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B.(dianut oleh negara RRC)

2. Naturalisasi

Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan

a. Naturalisasi Biasa Syarat – syarat :

  1. Telah berusia 21 Tahun
  2. Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
  3. Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya
  4. Dapat berbahasa Indonesia
  5. Sehat jasmani & rokhani
  6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan
  7. Mempunyai mata pencaharian tetap
  8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI

b. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI

3. Permasalahan dalam Pewarganegaraan

a. Apatride adalah Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga negara B

b. Bipatride adalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di negara D

c. Multipatride : Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh : Seorang yang BIPATRIDE juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya

Permasalahan tersebut di atas harus di hindari dengan upaya:

  • Memberikan Kepastian hukum yang lebih jelas akan status hukum kewarganegaran seseorang
  • Menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara

4. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ( Berdasarkan Penjelasan UU No. 62 Tahun 1958 )

  • Karena kelahiran
  • Pengangkatan
  • Dikabulkannya Permohonan
  • Pewarganegaraan (Opsi/Repudiasi)
  • Akibat Perkawinan
  • Turut Ayah atau Ibu
  • Pernyataan

Sumber bacaan :

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090731043735AAOeK0g

egaraan.html

http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-negara-dan-fungsi-negara-pendidikan-kewarganegaraan-pkn?page=1

http://amalia07.files.wordpress.com/2008/07/pkn1.pdf.

http://kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2009/01/warga-negara-dan-pewarganegaraan

KONSEP KELANGKAAN

January 3, 2010

KONSEP KELANGKAAN

Sebagian orang berpikir bahwa ketika seseorang memiliki kekayaan yang luar biasa melimpah, dia dapat memuaskan semua kebutuhannya dan tidak akan menghadapi masalah kelangkaan. Apapun dapat dia beli, apapun dapat dia miliki. Benarkah demikian? Dapatkah seorang miliuner mengalami kelangkaan?

Dapat, meskipun orang kaya dapat memenuhi kebutuhannya, dibandingkan dengan orang miskin, mereka tetap menghadapi masalah kelangkaan. Karena kebutuhan tidak terbatas, maka mustahil bagi orang kaya untuk memuaskan semua kebutuhannya.

Kita akan selalu menghadapi masalah kelangkaan karena sumber daya yang tersedia tidak akan pernah cukup untuk memuaskan semua kita.  Misalkan orang kaya itu sakit dan harus menjalani tranpalansi jantung. Sementara itu, tidak ada orang yang bersedia mendonorkan jantungnya. Seberapa banyak pun uang yang dia miliki, kebutuhannya akan donor jantung tidak dapat terpenuhi. Jadi, beberapa kebutuhan, seperti kesehatan dan persaudaraan tidak akan dipenuhi secara penuh meskipun kita mempunyai uang.

JOHN MAYNARD KEYNES

January 3, 2010

JOHN MAYNARD KEYNES

Lahir di Harvey Road, Cambridge pada tanggal 5 juni 1883. Ia adalah seorang bapak teori ekonomi makro modern. Keynes menikmati pendidikan masa kecilnya yang mewah, ia menunjukan bakatnya yang luar biasa di segala bidang.

Namun ketertarikannya pada politik membawanya ke dalam bidang ilmu ekonomi. Kemudian ia belajar ekonomi dibawah bimbingan A.C. Pigou dan Alfred Marshall. Keyness menerbitkan buku treatise on probability pada tahun 1921. Sebagai fondasi filosofis dan matematis bagi teori probabilitas. Ia menyerang kebijakan deflasi pada tahun 1920-an denga a tract on Monetary reform pada tahun 1923.

Karya terbesarnya, The General Theory of Employment, Interset and Money menentang paradigm ekonomi ketika diterbitka pada tahun 1936. Dalam buku ini Keynes mengemukakan teori yang didasari permintaan agregat untuk menjelaskan variasi dalam seluruh tingkat kegiatan ekonomi. Keynes meninggal dunia pada tanggal 21 april 1946 di tilton.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.